Kalurahan Bangunjiwo

Kasus Tanah Mbah Tupon Jadi Perhatian, KemenHAM DIY Soroti Pemulihan Hak Korban

Bantul – Upaya penyelesaian sengketa tanah yang menimpa Mbah Tupon terus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tim Bidang Peyanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia  Kementerian HAM Wilayah Kerja DIY melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM terkait kasus tersebut pada Kamis (16/4)

Kegiatan  ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, Kelurahan Bangunjiwo, serta rumah Mbah Tupon. Hadir dalam kegiatan ini tim PDK KemenHAM DIY bersama Kepala BPN Kabupaten Bantul Tri Harnanto beserta jajaran, serta Lurah Bangunjiwo H. Parja dan perangkatnya.

Dalam kunjungan awal ke BPN Kabupaten Bantul, tim memperoleh penjelasan terkait proses administrasi pertanahan dalam kasus yang dialami Mbah Tupon. Pihak BPN menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut, termasuk upaya pengembalian status hak kepemilikan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24451/Bangunjiwo seluas 1.665 m² saat ini tercatat atas nama pihak lain, yakni Indah Fatmawati, dan telah dibebani hak tanggungan oleh PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital. Kondisi ini dinilai cukup kompleks karena adanya dugaan cacat administrasi dan indikasi praktik mafia tanah, terlebih kasus serupa cukup banyak terjadi namun jarang menjadi sorotan publik.